Tak Ada Menlu ASEAN yang Hadir dalam Pertemuan di Pattaya, Termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 20 Juni 2023 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. (Dok. kemlu.go.id)

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. (Dok. kemlu.go.id)

HALLOUP.COM – Pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.

Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe.

Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia.

Pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: PDI Perjuangan Tanggapi Relawan Jokowi yang Deklarasi Beri Dukungan untuk Prabowo Subianto di 2024

“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya.

“Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN.

Yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.

“Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa.”

“Tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan,” tutur Ngurah.

Dia menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan.

Guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar.

Termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng,” tutur Ngurah.***

Berita Terkait

Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam, Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah
UMKM Nahdliyin: Afriansyah Noor Berhasil Menciptakan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Efektif
Kota Lubuklinggau Anugerahi Gelar Adat kepada Wamenaker RI Afriansyah Noor
Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang
Kejaksaan Agung Kembali Sita 2 Buah Mobil Mewah Milik Harvey Moeis, Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk
Puspom TNI dsn Polda Metro Jaya Tangkap Pengemudi Arogan, Pemalsu Plat Dinas TNI Noreg 84337-00 yang Viiral
Menlu Retno Marsudi Ungkap Kondisi Terkini WNI di Timur Tengah Pasca Serangan Iran ke Israel
Eskalasi Ketegangan Iran – Israel Meningkat, Indonesia Desak PBB Segera Ciptakan Perdamaian di Timur Tengah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:07 WIB

Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam, Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

UMKM Nahdliyin: Afriansyah Noor Berhasil Menciptakan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Efektif

Selasa, 30 April 2024 - 07:59 WIB

Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang

Sabtu, 20 April 2024 - 15:36 WIB

Kejaksaan Agung Kembali Sita 2 Buah Mobil Mewah Milik Harvey Moeis, Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk

Rabu, 17 April 2024 - 14:19 WIB

Puspom TNI dsn Polda Metro Jaya Tangkap Pengemudi Arogan, Pemalsu Plat Dinas TNI Noreg 84337-00 yang Viiral

Rabu, 17 April 2024 - 10:03 WIB

Menlu Retno Marsudi Ungkap Kondisi Terkini WNI di Timur Tengah Pasca Serangan Iran ke Israel

Selasa, 16 April 2024 - 12:03 WIB

Eskalasi Ketegangan Iran – Israel Meningkat, Indonesia Desak PBB Segera Ciptakan Perdamaian di Timur Tengah

Kamis, 11 April 2024 - 07:41 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Berita Terbaru