KPK Cegah 5 Orang ke LN Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Perkebunan Tebu PTPN XI

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 20 Juli 2023 - 11:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung PT Perkebunan Nusantara XI. (Dok. Ptpn11.co.id)

Gedung PT Perkebunan Nusantara XI. (Dok. Ptpn11.co.id)

JATIMRAYA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan tebu di PTPN XI.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Untuk memperlancar proses penyidikan, KPK telah mengajukan cegah terhadap lima orang untuk tidak bepergian keluar negeri pada Dirjen Imigrasi,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 18 Juli 2023.

Dari lima orang yang dicegah berpergian ke luar negeri, lanjut Ali, dua di antaranya merupakan pejabat PTPN XI.

Sementara untuk tiga orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: KPK Sita Sejumlah Dokumen Saat Lakukan Penggeledahan Kantor PTPN di Surabaya

Adapun kelima orang itu antara lain Mochamad Cholidi selaku Direktur Operasional PTPN XI, Mochamad Khoiri selaku Kepala Divisi Hukum dan Aset PTPN XI.

Sementara pihak swasta yakni Muchin Karli, Haliem Hoentoro, dan Sulianie Anggawidjaja Haliem

“Pihak dimaksud (dicegah ke luar negeri), yaitu dua pejabat di PTPN XI yang saat kejadian masih aktif dan tiga orang pihak swasta,” ujarnya.

Menurut Ali, untuk masa pencegahan terhadap kelima orang ini berlaku selama enam bulan ke depan atau hingga Desember 2023.

Dia berharap lima orang tersebut bersikap kooperatif.

“Sikap kooperatif kami harapkan dari para pihak yang dicegah tersebut,” ucapnya.***

Berita Terkait

Penandatanganan Swakelola PSKK di Surabaya: BNSP dan LSP Kolaborasi untuk Sertifikasi Kompetensi yang Lebih Baik
Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik, Ini Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul
Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam, Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah
UMKM Nahdliyin: Afriansyah Noor Berhasil Menciptakan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Efektif
Kota Lubuklinggau Anugerahi Gelar Adat kepada Wamenaker RI Afriansyah Noor
Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang
Kejaksaan Agung Kembali Sita 2 Buah Mobil Mewah Milik Harvey Moeis, Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk
Puspom TNI dsn Polda Metro Jaya Tangkap Pengemudi Arogan, Pemalsu Plat Dinas TNI Noreg 84337-00 yang Viiral
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:55 WIB

Petani di Kabupaten Pati Dukung Sudaryono untuk Maju Sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub Jateng 2024

Sabtu, 25 Mei 2024 - 14:38 WIB

Rukma Setyabudi Jadi Tokoh Pertama yang Ambil Formulir Pendaftaran Calon Gubernur di DPD PDIP Jateng

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:32 WIB

Pakai Api Abadi Mrapen dari Jateng, PDIP akan Buka Rakernas V dengan Tema ‘Kebenaran Pasti Menang’

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:31 WIB

Pakai Api Abadi Mrapen dari Jateng, PDIP akan Buka Rakernas V dengan Tema ‘Kebenaran Pasti Menang’

Kamis, 9 Mei 2024 - 22:33 WIB

Nama Artis Raffi Ahmad Disebut Masuk Radar Partai Golkar untuk Bursa Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah

Minggu, 28 April 2024 - 19:11 WIB

Pengamat Sebut Sudaryono Menjadi Pilihan Masyarakat Jateng Karena Ingin Pemimpin yang Baru

Selasa, 23 April 2024 - 09:22 WIB

Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

Senin, 22 April 2024 - 10:51 WIB

Survei Indikator Politik Indonesia: Mayoritas Publik Percaya Putusan Pemilu KPU, Tak Setuju Pemilu Ulang

Berita Terbaru